Partai Gerindra sudah memberikan penawaran kepada Presiden SBY berupa program aksi dan posisi menteri. Jika Presiden SBY mau memberikan pos menteri di bidang pertanian dan BUMN, kemungkinan besar Gerindra akan mengawal pemerintahan SBY-Boediono.
"Kita sudah menyampaikan persyaratan kepada Presiden SBY. Persyaratan itu inheren dengan posisi di kabinet, tidak mungkin kita bisa menjalankan program kalau tidak ada kader yang berada dalam pos menteri. Kalau permintaan itu dipenuhi mungkin kita akan memutuskan untuk bergabung," ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, kepada detikcom, Sabtu (5/3/2011).
Sementara itu PDIP justru menegaskan tak pernah tergiur dengan posisi menteri. Rapat terakhir di DPP PDIP semalam, kembali menegaskan PDIP akan tetap berada di luar pemerintahan.
"Kalau sikap PDIP jelas, konstituen PDIP di seluruh Indonesia maunya tetap oposisi. Keputusan Kongres PDIP menegaskan sikap partai sebagai oposisi, dari sudut pandang cara pengelolaan negara juga PDIP berbeda dengan SBY," tegas Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait.
Ara, demikian disapa, menegaskan tidak satu pun kader PDIP direstui menjadi menteri. Semua kader PDIP harus patuh kepada keputusan tertinggi di partai yakni Kongres PDIP yang memutuskan sikap ideologi partai sebagai oposisi.
"Kita akan tetap di luar pemerintahan. Karena itu bagi yang mau menjadi menteri dipersilahkan keluar dari partai," imbaunya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar